Pengaruh Politik Dinasti di Kabupaten Probolinggo Terhadap Sistem Demokrasi Dalam Menjalankan Asas Keterbukaan

The Influence of Dynasty Politics in Probolinggo Regency on the Democracy System in Implementing the Principle of Openness

Abstract

The phenomenon of political dynasties in Probolinggo Regency highlights serious challenges in implementing the principle of openness in local governance. This study aims to analyze the application of the openness principle within the practice of political dynasties and to identify its supporting and inhibiting factors. A socio-legal approach was employed using descriptive analysis of secondary legal materials and interviews with local stakeholders. The findings reveal that the deliberation and drafting of regional regulations, particularly concerning the regional budget (APBD), have not been fully conducted transparently. Several meetings that should have been open to the public were held behind closed doors, reducing accountability and public trust. Supporting factors include the availability of facilities, experts, and legislators’ attendance. Conversely, obstacles include limited understanding of openness among council members, ineffective communication, delays in budget submissions, and the dominance of family and party political interests. These findings indicate that political dynasties negatively affect local democracy and emphasize the need for stronger regulations and broader public participation to achieve transparent and accountable governance.

Abstrak

Fenomena politik dinasti di Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan asas keterbukaan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas keterbukaan dalam praktik politik dinasti serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif terhadap bahan hukum sekunder serta data wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah, khususnya terkait APBD, masih belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka. Beberapa rapat yang seharusnya dapat diakses publik dilaksanakan secara tertutup, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Faktor pendukung implementasi asas keterbukaan adalah ketersediaan sarana prasarana, tenaga ahli, dan kehadiran anggota DPRD. Namun, hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman anggota dewan terhadap asas keterbukaan, komunikasi yang tidak efektif, keterlambatan penyampaian dokumen anggaran, serta dominasi kepentingan politik keluarga dan partai. Temuan ini menegaskan bahwa praktik politik dinasti berimplikasi negatif terhadap demokrasi lokal dan perlu adanya penguatan regulasi serta partisipasi publik untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.