Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih

The Legal Implications of Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 on the Resignation Rights of Elected Legislative Candidates

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 revised Article 426 paragraph (1) letter b of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, stipulating that elected legislative candidates may only resign if assigned by the state to occupy a position not obtained through a general election. This study aims to analyze the legal implications of the decision on the right of elected candidates to resign and to examine the legal certainty of the phrase “state assignment,” which was not explicitly defined in the Court’s decision. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that while the Court intended to uphold the integrity of the election process, the newly inserted phrase creates ambiguity that threatens legal certainty. Therefore, technical regulations are urgently needed to define the limits of the phrase and ensure uniform implementation and protection of constitutional rights

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 telah mengubah ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan menetapkan bahwa calon legislatif terpilih hanya dapat mengundurkan diri apabila mendapatkan penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak diperoleh melalui pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap hak calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri serta menelaah kepastian hukum dari frasa “penugasan dari negara” yang tidak didefinisikan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK bertujuan menjaga integritas hasil pemilu, frasa baru yang ditambahkan justru menimbulkan multitafsir yang dapat mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi teknis yang menjabarkan secara tegas batasan frasa tersebut guna menjamin keseragaman implementasi dan perlindungan hak konstitusional