Analisis Tantangan Konstitusional Dan Problematika Hukum Tata Negara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2024

Abstract

This study examines the constitutional challenges and legal issues within the framework of Indonesia's 2024 regional elections (Pilkada). The primary objective is to analyze the implications of recent regulatory changes enacted by the Constitutional Court, particularly concerning the thresholds for candidate nominations and age requirements. Utilizing a normative legal research methodology, this paper reviews relevant legal documents, court rulings, and literature to assess how these changes may affect electoral dynamics and voter participation. The findings indicate that the revised regulations could enhance political participation by allowing a broader array of candidates to compete, thereby enriching the democratic process. However, significant challenges remain, including potential violations of electoral laws and disputes arising from the complex nomination process. Furthermore, the role of civil society and media is critical in monitoring these elections and ensuring accountability. The study concludes that proactive measures must be implemented to support civil society organizations and enhance public awareness regarding electoral rights.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan konstitusional dan isu-isu hukum dalam kerangka pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis implikasi dari perubahan peraturan yang baru-baru ini diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait ambang batas pencalonan kandidat dan persyaratan usia. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, makalah ini mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan, putusan pengadilan, dan literatur untuk menilai bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi dinamika pemilu dan partisipasi pemilih. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang direvisi dapat meningkatkan partisipasi politik dengan memungkinkan lebih banyak kandidat untuk bersaing, sehingga memperkaya proses demokrasi. Namun, masih ada tantangan yang signifikan, termasuk potensi pelanggaran undang-undang pemilu dan sengketa yang timbul dari proses pencalonan yang kompleks. Selain itu, peran masyarakat sipil dan media sangat penting dalam memantau pemilu dan memastikan akuntabilitas. Studi ini menyimpulkan bahwa langkah-langkah proaktif harus dilaksanakan untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dan meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak pemilu.