Constitution Journal

Problematika Penghapusan Batasan Jumlah Anggota Wantimpres Melalui Teori Pilihan Rasional

2025-05-02T13:15:56+07:00

This study uses a normative research method with a conceptual approach to connect the principle of effectiveness with the Rational Choice theory on the impact of eliminating the limit on the number of members of the Presidential Advisory Council (Wantimpres). The purpose of this study is to analyze Law Number 64 of 2024 concerning Amendments to Law Number 19 of 2006 concerning the Presidential Advisory Council (Wantimpres) which has been agreed upon in a Plenary Meeting held on Thursday, September 19, 2024 in the Plenary Meeting Room, Nusantara II Building, DPR RI, Senayan, Jakarta with its implications for the effectiveness of Wantimpres' performance which has not been proven significant. Although the changes in the legislation are intended to strengthen Wantimpres. However, on the other hand, without any member limits and competency requirements, it is difficult to guarantee that Wantimpres' performance will function more as an effective supporting organ for the president. Although flexibility in the number of members is expected to increase effectiveness, further evaluation is needed to ensure that the changes truly strengthen Wantimpres' role and function in supporting a more optimal government system. By giving full authority to the president to determine the number of members, it raises questions regarding Wantimpres' effectiveness and relevance. Given the importance of institutional analysis, it is necessary to ensure that these changes support Wantimpres' function as an effective advisor to the president.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual untuk menghubungkan prinsip efektivitas dengan teori Pilihan Rasional atas dampak dari penghapusan batasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2006 terkait Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang telah disepakati dalam. Rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 19 September 2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta dengan implikasinya terhadap efektivitas kinerja Wantimpres yang belum terbukti signifikan. Meskipun perubahan dalam peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk memperkuat Wantimpres. Namun di sisi lain, tanpa adanya batasan anggota dan syarat kompetensi, sulit menjamin bahwa kinerja Wantimpres akan lebih berfungsi sebagai organ pendukung yang efektif bagi presiden. Meskipun fleksibilitas terhadap jumlah anggota diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, namun perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar memperkuat peran dan fungsi Wantimpres dalam mendukung sistem pemerintahan yang lebih optimal. Dengan memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk menentukan jumlah anggota, memicu pertanyaan terkait efektivitas dan relevansi Wantimpres. Mengingat pentingnya analisis kelembagaan, perlu dipastikan bahwa perubahan ini mendukung fungsi Wantimpres sebagai pemberi nasihat yang efektif bagi presiden.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih

2025-05-14T14:23:00+07:00

The Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 revised Article 426 paragraph (1) letter b of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, stipulating that elected legislative candidates may only resign if assigned by the state to occupy a position not obtained through a general election. This study aims to analyze the legal implications of the decision on the right of elected candidates to resign and to examine the legal certainty of the phrase “state assignment,” which was not explicitly defined in the Court’s decision. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that while the Court intended to uphold the integrity of the election process, the newly inserted phrase creates ambiguity that threatens legal certainty. Therefore, technical regulations are urgently needed to define the limits of the phrase and ensure uniform implementation and protection of constitutional rights

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 telah mengubah ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan menetapkan bahwa calon legislatif terpilih hanya dapat mengundurkan diri apabila mendapatkan penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak diperoleh melalui pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap hak calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri serta menelaah kepastian hukum dari frasa “penugasan dari negara” yang tidak didefinisikan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK bertujuan menjaga integritas hasil pemilu, frasa baru yang ditambahkan justru menimbulkan multitafsir yang dapat mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi teknis yang menjabarkan secara tegas batasan frasa tersebut guna menjamin keseragaman implementasi dan perlindungan hak konstitusional

Pancasila Sebagai Landasan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

2025-05-02T13:21:23+07:00

Starting from the number of applications for judicial review that were granted by the Constitutional Court, this should be translated as a failure in the legislative process. The submission of a judicial review by the public is the result of the constitutional rights of citizens being violated and conflicting so that public participation is a way out by accommodating all the interests of the community in the formation of laws. This research resulted in two discussions, first, that Pancasila is the main foundation in drafting laws, this can be seen in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation which states that the philosophical basis for forming laws must originate from Pancasila. which is a determinant of validity, content and testing. The two four Pancasila precepts are the basis for public participation to be involved in the formation of laws that can be carried out at the stages of submission, discussion and approval by implementing meaningful participation, so that the laws formed can support the public interest.

Abstrak

Bertitik tolak pada banyaknya pengajuan judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya diterjemahkan sebagai gagalnya proses legislasi. Pengajuan judicial review oleh masyarakat merupakan akibat dari adanya hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar dan bertentangan sehingga partisipasi publik merupakan jalan keluar dengan di akomodasinya seluruh kepentingan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini menghasilkan dua bahasan, pertama, bahwa Pancasila merupakan landasan utama dalam penyusunan undang-undangan, hal tersebut dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan landasan filosofi pembentukan undang-undang harus bersumber dari pancasila yang merupakan penentu validitas, isi dan pengujiannya. Kedua sila ke-empat Pancasila merupakan landasan adanya partisipasi publik untuk dapat terlibat dalam pembentukan undang-undang yang dapat dilakukan pada tahap pengajuan, pembahasan dan persetujuan dengan menerapkan meaningful participation, sehingga undang-undang yang dibentuk dapat menopang kepentingan publik

Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan.

2025-06-05T11:38:39+07:00

Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "the poor and neglected children are cared for by the state." Although this constitutional guarantee has been clearly regulated, many neglected children in Indonesia have not fully received their rights. The gap between the constitutional mandate and the implementation of this policy reflects an urgent social problem, considering that neglected children are a vulnerable group that requires special attention within the framework of a welfare state. This normative legal research uses a legislative, conceptual, and historical approach. The results of the study indicate that protecting neglected children is a constitutional responsibility and an integral part of social welfare policy. The government is obliged to build a fair, comprehensive, and sustainable protection system through synergy between institutions and community involvement. Child protection policies aim to guarantee the rights of children—especially neglected children—to live, grow, and develop optimally and be protected from violence, discrimination, and neglect. Therefore, comprehensive policy reform needs to be carried out, with a focus on empowering families and communities, providing rehabilitation services, law enforcement, and broad public education.

Abstrak

Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Meskipun jaminan konstitusional ini telah diatur secara jelas, banyak anak terlantar di Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya. Kesenjangan antara amanat konstitusi dan implementasi kebijakan ini mencerminkan persoalan sosial yang mendesak, mengingat anak terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam kerangka negara kesejahteraan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab konstitusional dan bagian integral dari kebijakan kesejahteraan sosial. Pemerintah wajib membangun sistem perlindungan yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui sinergi antar lembaga serta pelibatan masyarakat. Kebijakan perlindungan anak bertujuan menjamin hak anak—terutama anak terlantar—untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang komprehensif perlu dilakukan, dengan fokus pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat, penyediaan layanan rehabilitasi, penegakan hukum, dan edukasi publik secara luas.

Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum

2025-05-06T14:01:17+07:00

Decentralization under Law Number 23 of 2014 grants broad authority to local governments in managing social and religious affairs. However, practices such as the prohibition of Ahmadiyya Jamaah’s Jalsah Salanah by certain regional governments raise tensions between freedom of religion and the rule of law. This study aims to evaluate the legality and legitimacy of such restrictions using John Rawls’ theory of justice, particularly the principles of basic liberties and the difference principle. A normative juridical method is employed, with statutory, case-based, and conceptual approaches. The findings reveal that many local regulations lack a national legal basis, fail the proportionality test, and discriminate against minority groups without social compensation, thereby conflicting with Rawlsian principles. The study concludes that Rawlsian justice principles must be integrated into local legislative processes, judicial review mechanisms strengthened, and inclusive deliberative forums implemented to ensure regional autonomy aligns with constitutional supremacy. Practically, this research offers an evaluative framework for local policymakers and serves as a normative reference for the Supreme Court and Constitutional Court in reviewing potentially discriminatory local regulations.

Abstrak

Desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam urusan sosial dan keagamaan. Namun, praktik pembatasan ibadah oleh beberapa Pemda, seperti pelarangan Jalsah Salanah Jamaah Ahmadiyah, menimbulkan konflik antara kebebasan beragama dan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi legalitas dan legitimasi pembatasan tersebut dengan teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip kebebasan dasar dan difference principle. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan daerah tidak berlandaskan hukum nasional, tidak proporsional, serta merugikan kelompok minoritas secara diskriminatif. Kesimpulannya, diperlukan integrasi prinsip keadilan Rawlsian dalam legislasi daerah, penguatan judicial review, dan forum deliberatif yang inklusif agar otonomi daerah tidak melanggar supremasi konstitusi. Penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan kerangka evaluatif bagi pemerintah daerah dan menjadi rujukan normatif bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menilai keabsahan peraturan daerah yang potensial melanggar kebebasan beragama.

Constitutional Fragility and Dual Nationality Disputes: Legal Implications of Madagascar 2023 Presidential Election

2025-05-07T23:03:54+07:00

The 2023 presidential election in Madagascar raised serious constitutional and legal questions surrounding the eligibility of incumbent President Andry Rajoelina, who was revealed to have acquired French nationality in 2014. This fact, under the Malagasy Code of Nationality, automatically triggers the loss of his Malagasy citizenship—an essential constitutional requirement for presidential candidacy. Despite legal provisions and widespread objections from civil society and opposition coalitions, the High Constitutional Court (HCC) dismissed all challenges and upheld his candidacy. This paper identifies a gap in existing constitutional law literature in Madagascar, which has not sufficiently addressed the legal implications of nationality loss in the context of presidential eligibility. The paper aims to examine how key legal institutions, particularly the HCC and the electoral commission (CENI), responded to this controversy and what their actions reveal about judicial independence and constitutional compliance. Using a doctrinal approach grounded in positivist and originalist lenses, complemented by judicial independence and democratic legitimacy lenses, this study analyses relevant constitutional provisions, court decisions, and political developments. It argues that the HCC’s refusal to substantively address the nationality issue reflects broader institutional weaknesses and signals a worrying trend of legal uncertainty. The findings highlight the need for reform to restore public trust, ensure electoral integrity, and safeguard constitutionalism in Madagascar.